Tujuan Public Relations II Ilmu Komunikasi

Assallamualaikum,wr.wb

Nah, kembali lagi bersama saya “puthune mbah google”.kali ini saya akan memberikan sedikit ilmu yang saya pelajari mengenai tujuan dari Public relations, dan tak lupa ilmu ini juga akan saya bagi kepada anda semua, supaya ilmu yang saya pelajari ini menjadi berkah untuk kita semua.amin.

Sebelumnya jika saya kemarin sudah  menjelaskan beberapa pengertian mengenai definisi dari Public Relations, maka kali ini yang harus dipahami yaitu tujuan dari adanya Public Relations itu sendiri. Apa saja sih sebenarnya yang menjadi tujuan utama adanya Public relations itu, mari kita pelajari bersama...cekidot...***

            Tujuan atau goals merupakan sesuatu yang ingin dicapai, dituju atau diraih. Tujuan juga merupakan sebuah objective yang akan diarahkan menuju sasaran. Lalu bagaimana dengan tujuan Public Relations itu sendiri. Penjelasanya seperti ini, karena public relations adalah fungsi manajemen dalam melaksanaan kegiatan komunikasi, maka pada dasarnya tujuan public relations adalah tujuan-tujuan komunikasi. Tujuan tersebut akan di implementasikan ke dalam program-program public relations. Agar program-program tersebut dapat berjalan dengan baik maka perlu adanya sebuah media yang dapat membantu sebagai publisitasnya. Media yang akan digunakan yaitu media PR tools, seperti halnya press release, web site, company profile, dan produk-produk tulisan lainya.

            Dalam realita praktik public relations di perusahaan, tujuan public relations antara sebagai berikut :

1.      Menciptakan pemahaman (mutual understanding) antara perusahaan dan publiknya

2.      Membangun citra korporat (corporate image)

3.      Citra korporate melalui program CSR

4.      Membentuk opini publik yang favourable

5.      Membentuk godwill dan kerjasama

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa public relations merupakan kegiatan yang bertujuan mengkomunikasikan 5W+1H, yaitu who, what, why, when, where, and how.

Nah, untuk penjelasan yang lebih panjang mengenai tujuan utama public relations diatas, silahkan anda perbanyak membaca referensi buku. Karena sumber valid semua tertuang dalam buku. Saya hanya memberikan pengetahuan yang sudah saya pahami saja. Semoga dapat dipahami dan memberikan manfaat yang lebih terhadap saya pribadi dan kalian semua.

Terimakasih,...wassallamualaikum wrwr.wb

Read More

Definisi Public Relations II Ilmu Komunikasi

Hai-Hai,..

Assallamualaikum wr.wb

Sebelumnya terimakasih, sudah menyempatkan waktunya untuk singgah di blog kami. Semoga apa yang sedang anda cari dan butuhkan saat ini bisa terbantu dengan cukup belajar membaca dari artikel singkat yang kami suguhkan ini.

Ok, mungkin langsung saja ke topik pembahasanya kali ini. hehehe,.dari pada terlalu banyak openingnya,...boom.cekidot..???(please baca sampai selesai)

Apa itu Public Relations,..ada yang tahu,..???

Dengan jelas saya pastikan anda pasti tidak tahu.

Karna  kali ini anda sedang membutuhkan informasi mengenai apa yang di maksud Public Relations. Ok, maka dari itu puthune mbah google akan kasih tahu definisi dari Public Relations., (anggap aja lucu yach,..)

Serius,....

Istilah Public Relations sering diartikan menjadi  Hubungan Masyarakat atau sering kita dengar yaitu Humas. Banyak yang beranggapan Public Relations  dengan Hubungan Masyarakat (Humas) itu sama, padahal jika di telisik lebih jauh keduanya memiliki sedikit perbedaan. Loh ! bukanya cara kerjanya sama saja ya.? Ya, ada benarnya juga ketika ada yang berpendapat seperti itu, karena realita yang saat ini terjadi mungkin sama, namun  hal itu kurang tepat dan mungkin perlu di pahamkan kembali.

            Arti kata “Public” dalam Public Relations berbeda dengan kata “Masyarakat” dalam Hubungan Masyarakat. Istilah masyarakat itu terlalu luas, sedangkan public (publik) hanyalah bagian dari masyarakat yang luas itu. Jika publik itu merupakan sekumpulan orang atau kelompok dalam masyarakat yang memiliki kepentingan atau perhatian yang sama terhadap sesuatu hal. Dengan adanya kepentingan yang sama itulah yang mengikat anggota publik satu sama lain.

Selain itu banyak juga  para ahli yang mendefinisikan arti dari Public Relations.

Frank Jefkins

“Public Relations is a system of communication to create a good-will:Public Relations adalah sebuah sistem komunikasi untuk menciptakan niat baik”.

Grunig & Hunt

“Public Relations adalah manajemen komunikasi antara organisasi dengan publiknya”.

Cutlip, Center & Broom

“ Public Relation adalah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan public yang memengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut”

Nah ,dari beberapa pengertian menurut para ahli di atas  sudah cukup memberikan petunjuk jelas. Selain itu, beberapa pengertian diatas juga dapat memunculkan konsep-konsep penting ketika kita membahas mengenai Public Relations. Konsep-konsep tersebut antara lain yaitu karakteristik Public Relations, tujuan, fungsi, bidang, pekerjaan maupun alat-alat yang digunakan public relations dalam beraktivitas. Namun mengenai konsep-konsep tersebut tidak akan saya sampaikan pada topik pembahasan kali ini,  dan semoga saja dapat di sampaikan lain waktu.

Ok,mungkin itu saja artikel singkat yang dapat saya share kepada anda, jika ada salah dan kurang berkenan di hati anda mohon maaf dan kiranya kurang memuaskan silahkan beriteraksi dan comentar di tempat yang sudah disiapkan. Wassallamualaikum wr.wb

Jika ingin pintar,jangan lupa baca buku !!!  

Read More

Keterbukaan Informasi II GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS DENGAN PRESS PUBLIC

ABSTRAK

Information is an important thing in this modern era, not only that information has now become mandatory for everyone to not be considered outdated. Information is data that has been processed and become meaningful to the recipients. Usually the information is a resource which is managed and useful in making decisions for a company or agency both for today and in the future.

“Informasi merupakan suatu hal yang penting di era modern ini, tidak hanya itu informasi sekarang sudah menjadi hal yang wajib bagi setiap orang agar tidak dibilang ketinggalan zaman. Informasi adalah suatu data yang telah diolah dan menjadi berarti bagi para penerimanya. Biasanya informasi merupakan suatu sumber daya yang di kelola dan bermanfaat dalam mengambil keputusan bagi suatu perusahaan atau instansi baik untuk saat ini maupun masa mendatang.”

  

BAB I

PENDAHULUAN

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan  publik.

Dengan adanya amanat UU keterbukaan informasi publik maka seluruh instansi pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah ( Provinsi dan Kabupaten / Kota )diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media penyebaran informasi terkecuali jenis informasi yang mendapatkan pengecualian oleh undang-undang.

Keterbukaan informasi memberi peluang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Kondisi ini sekaligus dapat mendorong terciptanya clean and good governance karena pemerintah dan badan-badan publik dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya secara terbuka, transparan dan akuntabel.

Kebebasan informasi diharapkan menjadi spirit demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab secara bersamaan. Kebebasan informasi, di satu sisi harus mendorong akses publik terhadap informasi secara luas. Sementara di sisi yang lain, kebebasan informasi juga sekaligus dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategi.

Menurut James Medison sebuah sistem informasi dipemerintahan yang populer tanpa informasi populer atau alat untuk mendapatkan informasi itu hanya akan menghadapi tragedi atau menjadi lelucon, atau mungkin keduanya.

Kenapa pemerintah harus wajib memberikan informasi kepada masyarakat, karna pemerintah sendiri dituntut untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat, namun informasi itu tidak akan bisa berjalan efektif jika mana pemerintah tidak melibatkan alat yang dapat membantu menyebarkan berita atau informasi yang di anggap efektif dan bisa menyeluruh, yaitu dengan cara bekerjasama dengan media (press).

1.      Hubungan dengan  media massa dan pers (media  & press relations)

Hubungan dengan media dan pers merupakan sebagai alat, pendukung atau media kerja sama untuk kepentingan proses publikasi dan publisitas berbagai kegiatan program kerja atau untuk kelancaran aktivitas komunikasi humas dengan pihak publik.  Dengan hubungan baik dengan media dan pers, pemerintah bisa mengontrol, mencegah, dan meminimalisir pemberitaan-pemberitaan negatif atau salah tentang pemerintah di media massa. [1]

2.      Hubungan dengan pemerintah (government relations)

Hubungan yang baik dengan pemerintah bisa memudahkan perusahaan dalam menyesuaikan kebijakan yang akan diambil dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, sehingga kebijakan tersebut terwujud sesuai dengan aturan pemerintah dan tidak melanggar hukum.[2]

Agar komunikasi dua arah dengan publik dapat dipelihara, maka segala kepentingan media massa terhadap pemerintah mesti direspon. Pemerintah perlu membuka diri, memperkenalkan produk dan layanannya, serta segala sesuatu yang menyang- kut entitas pemerintah.

Komunikasi yang dikembangkan hendaklah komunikasi informatif dan persuasif.

Komunikasi informatif adalah komunikasi yang sarat dengan penceritaan suatu peristiwa. Sementara informasi persuasif adalah informasi yang mampu menggugah publik untuk mengubah persepsi/pemaknaan (mindset) terhadap suatu organisasi/perusahaan.

Perlu diingat bahwa informasi yang datang dari publik jelas beraneka ragam antara lain umpan balik, aspirasi, harapan, keinginan dan bahkan kritik. Kesemuanya perlu memperoleh perhatian dan kecermatan analisis MRO, mengingat media massa berada di luar kendali organisasi/perusahaan.

BAB II

STUDI KASUS

Kasus pelatihan militer di Perth cerminan ketidaktahuan warga Australia soal Indonesia?[3]

Dilansir dari sumber berita : BBC INDONESIA

          Pembekuan hubungan kerja sama antara TNI dan militer Australia ditengarai dipicu oleh ketersinggungan pihak TNI. Dalam laporan harian Kompas, insiden berawal ketika pelatih Komando Pasukan Khusus (Kopassus) mengajar di fasilitas pelatihan pasukan komando Australia di Perth.

          Sejumlah laporan media menyebut bahwa sang pelatih mendapat beragam pertanyaan dari para peserta didik saat berdiskusi mengenai beragam hal, antara lain kiprah militer Indonesia dalam peristiwa 1965, kebebasan menentukan nasib sendiri di Papua Barat, hingga aksi di Timor Leste sebelum wilayah itu merdeka. Puncaknya, dia menemukan tulisan berlaminating yang isinya memelesetkan Pancasila menjadi 'Pancagila'.

          Sang pelatih kemudian melaporkan kejadian itu kepada pimpinan TNI dan direspons dengan 'penundaan sementara' seluruh kerja sama militer dengan Australia, walau Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengatakan hanya program pelatihan bahasa di satuan khusus Australia yang dihentikan sementara. Lepas dari bagian kerja sama yang dibekukan, laporan sang instruktur soal pengalaman di Perth diakui Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo.

"Tentang tentara yang dulu Timor Leste, Papua juga harus merdeka dan tentang Pancasila yang diplesetkan jadi 'Pancagila'. Tidak benar dan saya hentikan dulu (kerja sama)," kata Gatot kepada wartawan, Kamis (05/01).

          Pengalaman instruktur Kopassus di fasilitas pelatihan militer Australia menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa besar pengetahuan warga Australia terhadap Indonesia? Dan apakah warga Indonesia di Australia kerap menerima pertanyaan soal politik, ekonomi, dan sosial-budaya Indonesia dari masyarakat setempat?

          Bhatara Ibnu Reza yang mengenyam pendidikan di Universitas New South Wales, Sydney, mengaku warga Australia yang ditemuinya sangat bebas berpendapat dan kritis bertanya mengenai berbagai hal, termasuk soal kemerdekaan Papua dan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.

          "Demonstrasi soal Papua, misalnya, adalah hal biasa karena itu kebebasan berpendapat. Dan itu tidak menggambarkan posisi pemerintah Australia terhadap Indonesia," ujar Bhatara.

Ketidaktahuan soal Indonesia

          Meski bebas berpendapat dan kritis, bukan berarti rata-rata warga Australia gencar mengajukan pertanyaan soal Indonesia. Sastra Wijaya, yang berprofesi sebagai wartawan Indonesia di Australia, mengaku sangat jarang menerima pertanyaan soal Indonesia. "Kalaupun ada yang bertanya, mereka adalah orang yang ingin betul-betul tahu (soal Indonesia). Lain dari itu, kebanyakan tidak mau tahu," kata Sastra, seraya merujuk survei mengenai persepsi warga Australia dan Indonesia.

          Berdasarkan survei firma EY Sweeney yang dilakukan atas pesanan Pusat Australia-Indonesia (AIC), sebanyak 74% warga Indonesia merasa punya pemahaman yang baik atau cukup baik tentang Australia. Sebaliknya, hanya 53% orang Australia yang merasa punya pengetahuan baik atau cukup baik soal Indonesia. Nuim Khaiyath, yang merupakan jurnalis senior asal Indonesia di Australia, tidak kaget dengan hasil survei tersebut. Menurutnya, hasil survei itu menggarisbawahi perbedaan antara Indonesia dan Australia.

"Tidak ada di dunia ini, dua negara bertetangga yang satu sama lain saling bertolak belakang dari segi budaya, agama, dan lain-lain, seperti Indonesia dan Australia," kata Nuim.

Justru dengan perbedaan itu, menurut Khaiyath, warga kedua negara mendapat kesempatan untuk saling memahami.

"Warga Australia berkepentingan dengan Indonesia, begitu juga sebaliknya. Kalau Indonesia aman tenteram, maka Australia tidurnya bisa nyenyak," kata pria tersebut sembari berseloroh.

Analisis studi kasus

Akhir-akhir ini begitu banyak berita yang mengangkat kasus mengenai retaknya hubungan Indonesia dengan Australia, bahkan hampir seluruh media lokal dan nasional sudah memberitakan. Kasus tersebut dipicu oleh ketersinggungan pihak TNI Indonesia dikarenakan adanya insiden berawal ketika pelatih Komando Pasukan Khusus (Kopassus) mengajar di fasilitas pelatihan pasukan komando Australia di Perth. Dalam pelatihan tersebut sang pelatih  mendapat beragam pertanyaan dari para peserta didik saat berdiskusi mengenai beragam hal, antara lain kiprah militer Indonesia dalam peristiwa 1965, kebebasan menentukan nasib sendiri di Papua Barat, hingga aksi di Timor Leste sebelum wilayah itu merdeka. Dan puncaknya, dia menemukan tulisan berlaminating yang isinya memelesetkan Pancasila menjadi 'Pancagila'. Sontak hal itu langsung saja direspon cepat oleh Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo. Bawasanya tentara militer Indonesia memutuskan untuk berhenti bekerjasama semestara terlebih dahulu dengan pemerintah Australia.

Dalam kasus tersebut penulis juga mengamati bagaimana letak kesalahan yang terjadi hingga hal semacam informasi bisa merugikan kedua belah pihak. Pertama warga Australia tidak tahu banyak mengenai Negara Indonesia namun mereka dengan mudahnya mengkritisi dan berpendapat. Bagaimana peran pemerintah Australia terhadap informasi kepa publiknya, tentunya sangat kurang. Kemudian kasus tersebut sampai ke media, jika mana sebuah kasus sudah sampai ke media tentunya berita tersebut tidak lama akan menjadi trending topik dan semua akan mengetahuinya, dan jika berita itu sudah besar maka peran pemerintah dengan tegas mengambil keputusan. Pemerintah harus berhubungan dengan media untuk menjaga kestabilan pemberitaan, jangan sampai ada yang dirugikan. Bisa saja berkat pemberitaan media yang terlalu berlebihan akan berdampak pada rusaknya hubungan kedua belah pihak Negara yang sedang berkonflik dan media hanya berpendapat menyampaikan informasi dan mendapatkan keuntungan dari berita tersebut. Untuk mencegah hal itu terjadi maka keterlibatan pemerintah terhadap media sangat penting. Media boleh saja menyampaikan berita kepada public, tapi bagaimana dengan isi beritanya, apakah isi berita tersebut kredibel dan akurat atau hanya hoak saja. Jika mana berita tersebut  didapat dari sumber yang berhak menyampaikan maka silahkan saja media untuk membuat berita. Jika berita tersebut hanyalah hoak dan cenderung ditumpangi oleh oknum tertentu yang hanya ingin merusak suasa hubungan kedua belah pihak maka pemerintah berhak mengambil sikap terhadap media.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Setelah mengetahui bagaimana hubungan government public relations dengan press relations dilihat dari teori yang ada dan di tambah dengan studi kasus yang sudah diberikan didalamnya, di tambah dengan analisis sebagai pelengkap bahwa penulis memiliki metodelogi analisis yang jelas dan yang terakhir yaitu kesimpulan, kesimpulan tersebut menandakan bahwa setiap kali kita membahas sesuatu hal maka buatlah kesimpulan pembahasan supaya kesimpulan tersebut memudahkan dalam memahami materi apa yang sudah di sampaikan sebelumnya.

Dalam kesimpulan ini penulis menyimpulkan sebagai berikut :

PRESS RELATIONS (Hubungan Dengan Pihak Pers)

Kegiatan government relations dalam rangka mengatur dan membina hubungan baik dengan pihak pers. Arti harpiah daripad press adalah percetakan, namun pada perkembangan selanjutnya istilah pers dapat diartikan sebagai pihak-pihak yang berkecimpung dalam hal pemberitaan, jadi tidak saja surat kabar, tapi juga meliputi berbagai media seperti TV, Radio, dsb. Prinsipnya Press Relations adalah membina hubungan baik dengan orang-orang pers. Disamping membina, seorang PRO juga harus mengatur dan mengembangkan hubungan baik dengan pers dsb. Government relations harus mempunyai hubungan yang baik dengan pers, sebab mereka mempunyai peranan penting dalam kemajuan dan perkembangan instansi yang menyangkut pemberitaan baik negative maupun positif. Jadi pers merupakan kunci kesuksesan dari kegiatan public relations suatu perusahaan.

GOVERNMENT RELATIONS (Hubungan dengan pihak pemerintah)

Kegiatan public relations dalam rangka mengatur dan memelihara hubungan dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah atau dengan jawatan-jawatan resmi yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.

---

[1] Scot M. Cutlip, Efective Public Relations, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal. 310

[2] Dan Lattimore.Otis Baskin.Suzutte T,Heiman.Elizabeth L,Toth, Public Relations :profesi dan Praktik, Salemba Humanika, Jakarta, 2010, hlm.362

[3] http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38515014

Read More

KODE ETIK KEHUMASAN

KODE ETIK KEHUMASAN

ETIKA PRAKTISI PUBLIC RELATIONS PROFESIONAL

DISUSUN OLEH :

SODHIK JADMIKO

1400030009

PRODI ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS SASTRA, BUDAYA, DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2016

 

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan karunianya serta taufik dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini dalam kaitanya penyelesaian tugas mata kuliah Kode Etik Kehumasan tentang “ Etika Praktisi Public Relations Profesional “. Makalah ini di susun dengan harapan agar dapat menambah pengetahuan  bagi pembacanya.

Tujuan umum penyusunan makalah ini adalah memberikan wacana kepada pembaca sekaligus sebagai penyelesaian tugas mata kuliah yang bersangkutan tentang Kode Etik Kehumasan. Penyusunan  makalah ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Tak lupa saya berikan  ucapan terimakasih kepada bapak Ardiyanto Wardhana, S.I.Kom.,M.A. selaku dosen mata kuliah Kode Etik Kehumasan, teman-teman mahasiswa ilmu komunikasi yang sudah banyak memberikan masukan dan support terhadap pemikiran bersama dan juga pihak media massa yang sudah memberikan wawasan secara luas, serta tak lupa saya ucapkan terimakasih juga kepada pihak perpustakaan yang sudah memberikan kontribusi besar terhadap referensi-refensi yang diberikan.

Penulis menyadari bahwa makalh ini masih jauh dari harapan sempurna dan semoga makalah sederhana ini dapat di pahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya makalah yang penulis susun ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya. Sebelumnya mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan penulisan ataupun pemilihan kata-kata yang kurang berkenan. Maka dari itu penulis memohon kritik dan saran, yang nantinya dapat menjadi evaluasi dan perbaikan makalah ini dan juga makalah selanjutnya.

Yogyakarta, 20 Desember 2016

                                                                                                             Sodhik jadmiko 

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR……………………………………………………………….            i

DAFTAR ISI…………………………………………………………………………           ii

BAB I PENDAHULUAN……………………………………………………………           1

I.a. Latar Belakang …………………………………………………..............           1

I.b. Tujuan Penulisan Makalah…………………………………....................            2

I.c. Manfaat Penulisan Makalah………………………………......................            2

I.d. Rumusan Masalah…………………………………………….................            3

BAB II PEMBAHASAN…………………………………………………………….            4

II.a. Definisi kode etik.……………………………………………………….           4

II.b. Fungsi dari kode etik profesi kehumasan……………………………….           4

II.c. Macam – macam kode etik kehumasan.………………………………...           6

II.d. Etika sebagai standar perilaku sosial……………………………………           6

II.e. Kode etik profesi kehumasan sangat penting…………………………...           6

II.f. Dampak tidak dijalankannya kode etik humas…………………………..          8

II.g. Contoh kode etik humas……………………………………………….              9

II.h. Praktisi public relations professional…………………………………...          12

BAB III PENUTUP…………………………………………………………………..         13

DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………………..           iii

LAMPIRAN………………………………………………………………………….          iv

BAB I

PENDAHULUAN

I.A. Latar Belakang

Tujuan utama dari kode etik kehumasan adalah memberi pelayanan khusus dalam masyarakat tanpa mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan demikian kode etik kehumasan adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah dan perbuatan apa yang harus di lakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang professional Public Relations.

Perkataan profesi dan professional sudah sering digunakan dan mempunyai beberapa arti. Dalam percakapan sehari-hari, perkataan profesi diartikan sebagai pekerjaan (tetap) untuk memperoleh nafkah. Jadi profesi diartikan sebagai setiap kegiatan tetap tertentu untuk memperoleh nafkah yang dilaksanakan secara berkeahlian yang berkaitan dengan cara berkarya dari hasil karya yang bermutu tinggi dengan menerima bayaran yang tinggi. Keahlian tersebut diperoleh melalui proses pengalaman belajar pada lembaga pendidikan (tinggi) tertentu, latihan secara intensif, atau kombinasi dari semuanya itu.

Pengembangan profesi adalah orang yang mempunyai keahlian yang berkeilmuan dalam bidang tertentu. Karena itu, ia secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan warga masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang yang memerlukan keahlian berkeilmuan itu. Pengemban profesi yang bersangkutan sendiri yang memutuskan  tentang apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan tindakan pengembanan profesionalnya. Ia secara pribadi bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang dijalankan. Karena itu, hakikat hubungan antara pengemban profesi dan pasien atau klienya adalah hubungan personal, yakni hubungan antar subyek pendukung nilai.

Makalah ini memuat tentang pentingnya etika profesi, kode etik dan tanggung jawab profesi. Kode etik di susun oleh organisasi profesi sehingga masing-masing profesi memiliki kode etik tersendiri. Misalnya kode etik kehumasan, sebagai contoh bila seorang Public Relations (humas) di anggap melanggar kode etik tersebut, maka dia akan di periksa oleh majelis kode etik kehumasan Indonesia bukanya oleh pengadilan.

Ketaatan tenaga professional terhadap kode etik merupakan ketaatan naluriah yang telah bersatu dengan pikiran, jiwa, dan perilaku tenaga professional. Dengan membaca makalah ini di harapkan pembaca dapat memahami dan mengerti tentang yang disebut etika profesi dan juga dapat memahami faktor dan hal-hal yang berhubungan dengan etika dan tanggung jawab profesi. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa diri para elit professional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyrakat yang memerlukannya.

I.B. Tujuan Penulisan Makalah

1.     Sebagai wawasan pengetahuan perkembangan kode etik dan tanggung jawab profesi kehumasan.

2.     Memberikan pengetahuan baru bagi pembaca, khusunya bagi penulis tentang pentingnya kode etik tanggung jawab profesi kehumasan.

3.     Untuk mengetahui akibat yang kan terjadi apabila kode etik profesi kehumasan tidak ada.

I.C. Manfaat Penulisan Makalah

1.     Berbagai informasi baru tentang pentingnya kode etik kehumasan.

2.     Sebagai tambahan ilmu pengetahauan bagi pembaca dan khususnya bagi penulis.

3.     Dapat mengetahui dan memahami tujuan dari kode etik dan tanggung jawan profesi kehumasan.

I.D. Rumusan Masalah

            Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan beberapa masalah ini yaitu sebagai berikut :

1.     Apa Definisi kode etik ?

2.     Apa fungsi dari kode etik profesi kehumasan ?

3.     Macam – macam kode etik kehumasan ?

4.     Etika Sebagai Standar Perilaku Sosial ?

5.     Mengapa kode etik profesi kehumasan sangat penting ?

6.     Dampak Tidak Dijalankannya Kode Etik Humas ?

7.     Contoh Kode Etik Humas ?

8.     Praktisi Public Relations Profesional ?

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Pengertian Kode Etik

Dari segi etimologi (asal kata), istilah etika berasal dari kata latin ethicus yang berarti kebiasaan. Sesuatu dianggap etis atau baik, apabila sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Kenyataannya, banyak orang tertarik untuk mempelajari etika, sehingga terdapat pengertian lain tentang etika ialah sebagai studi atau ilmu yang membicarakan perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dinilai baik dan mana pula yang dinilai buruk.

Courtland L. Bovee dan John V. Thill mendefinisikan etika adalah prinsip perilaku yang mengatur seseorang atau sekelompok orang. Orang yang tidak memiliki etika, melakukan apapun yang diperlalukan untuk mencapai tujuannya. Orang – orang yang memiliki etika umumnya dapat dipercaya, adil, dan tidak memihak, menghargai orang lain, dan menunjukan kepedulian terhadap dampak atas tindakan di masyarakat.[1]

Secara umum kode etik merupakan suatu sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan apa yang salah, apa yang baik dan apa yang tidak baik. Kode etik juga menyatakan perbuatan apa saja yang harus dilakukan dan perbuatan apa saja yang harus dihindari. Singkatnya, kode etik adalah suatu pola aturan, tata cara, pedoman, dan batasan-batasan ketika melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan dengan tujuan untuk meningkatakan kualitas anggota perusahaan. Kode etik biasanya berupa aturan tertulis yang sistematis dan dengan sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan ketika dibutuhkan dapat difungsikan sebagaimana mestinya.

B.     Fungsi Kode Etik dalam Kegiatan Humas

Menurut Gibson dan Michel (1945:449) fungsi dari kode etik adalah sebagai pedoman atau perlindungan dalam pelaksanaan tugas profesional dan pedoman bagi masyarakat sebagai seorang profesional. Sedangakan menurut Biggs dan Blocher (1986:10) mengemukakan 3 fungsi dari kode etik, yaitu:

a)     Melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah

Dengan adanya kode etik yang mengatur hubungan antara praktisi humas dengan pihak pemerintah akan semakin memperjelas tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Hal ini menjadi sangat penting, karena dengan terjalinya hubungan baik dengan pihak pemerintah sebagai pemangku kebijakan suatu daerah tentunya sangat berpengaruh terhadap jalanya perusahaan, sehingga adanya kode etik ini dapat meminimalisir tindak semena-mena pemerintah terhadap perusahaan.

b)     Mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi

Dengan adanya kode etik humas akan memberikan penjelasan tentang bagaimana cara menjalin hubungan yang baik dengan rekan kerja, yang tentunya akan sangat berpengaruh terhadap performa dan motivasi kerja dari masing-masing aggota humas.

c)     Melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi

Dengan adanya kode etik humas tentunya sangat berkaitan dengan hasil kerja para praktisi dalam profesi humas. Praktisi humas yang bijaksana tidak akan memberikan kemudahan terhadap penyelewengan kerja, yang mana tindakan tersebut akan berdampak negatif baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap perusahaan. Praktisi humas yang baik, yang taat terhadap kode etik adalah mereka yang meminimalisir sekecil apapun kesalahan dalam berkeja serta menjaga nama baik profesinya.

Sedangkan beberapa pihak mengatakan bahwa, fungsi kode etik hanyalah “ khotbah untuk panduan suara” dan tidak membantu jika diperlukan : yakni tidak membantu training etika dan penalaran moral atau pengembangan moral. Kode etik itu sebagai lembaga pedoman yang konsisten untuk praktik PR di seluruh dunia. Apakah kode itu dipakai atau tidak, itu biasanya tergantung kepada siapa yang bertanggung jawab dalam pembentukan keputusan etis. Seoramg ahli etika mengatakan : Dasar pembuatan keputusan etis di bidang kita akan terus berada di tangan praktisi individual.[2]

C.    Macam-Macam Kode Etik Humas

Ada 4 macam kode etik yang harus praktisi humas taati. Keempat kode etik tersebut adalah sebagai berikut:

a)     Code of conduct, yaitu etika perilaku sehari-hari terhadap integritas pribadi, klien dan majikan, media dan umum, serta perilaku terhadap rekan seprofesi.

b)     Code of profession, yaitu etika dalam melaksanakan tugas/profesi humas.

c)     Code of publication, yaitu etika dalam kegiatan proses dan teknis publikasi.

d)     Code of enterprise, yaitu menyangkut aspek peraturan pemerintah seperti hukum perizinan dan usaha, hak cipta, merk, dll.

D.    Etika Sebagai Standar Perilaku Sosial

            Etika terkait dengan apa yang secara moral dianggap benar atau salah dalam perilaku sosial, biasanya ditentukan oleh standar profesi, organisasi, dan individu. Perilaku beretika merupakan pertimbangan utama yang membedakan antara warga yang beradap dengan yang tidak dalam masyarakat. Allen Center mengusulkan lima faktor yang mengatur perilaku sosial.

1.     Tradisi. Bagaimana sebuah situasi dipandang dan diberlakukan pada masa lalu.

2.     Opini Public. Perilaku yang dapat diterima oleh mayoritas orang pada saat ini.

3.     Hukum. Perilaku yang dibolehkan dan yang dilarang oleh undang-undang.

4.     Moralitas. Umumnya terkait dengan apa yang dibolehkan dan dilarang pleh ajaran agama.

5.     Etika. Standar yang disusun oleh profesi, organisasi, atau diri sendiri, berdasarkan suara hati- apa yang benar dan adil untuk orang lain dan untuk diri sendiri.[3]

E.     Pentingya Kode Etik Bagi Praktisi Humas

Salah satu alasan mengapa industri PR memunculkan kritik adalah kapan pula pada saat politisi, perusahaan, ataupun selebritis bermasalah maka tindakan pertama yang dilakukan PR adalah selalu menjadi penasihat mereka. Namun demikian, kebanyakan penunjukan praktisi PR untuk suatu kasus akan membawa dampak baik, karena akan memberikan kejelasan dan memberikan manfaat bagi setiap orang yang terkait, termasuk media massa. Hal ini menunjukkan  bahwa pada dasarnya bukan praktisi PR-nya yang tidak bersifat etis sehingga membutuhkan pandangan netral terhadap PR.

            Baker & Martinson (2002) mengatakan ada lima prinsip yang harus di patuhi individu dalam melakukan pekerjaan. Prinsip tersebut yaitu kebenaran ( truthfulness), otentisitas (authenticity), rasa hormat (respect), dan tanggung jawab social (social responsibility). Untuk prinsip kebenaranya, para praktisi PR ada dalam pengawasan ketat, khusunya oleh paara jurnalis yang menganggap bahwa praktisi PR adalah “musuh”.[4]

Sebagaimana lazimnya kaum profesional, praktisi humas (public relations) memiliki etika profesi atau kode etik humas yang harus ditaati, sehingga praktisi PR harus memiliki standar etika personal yang tinggi yang mengilhami kerjanya sebagai PR.

Seorang praktisi humas dikatakan profesional apabila pribadinya mampu memahami dan menerapkan kode etik dengan benar sesuai profesi yang diembannya dan memberikan dampak yang positif baik bagi profesinya maupun bagi dirinnya sendiri.

Sebagai contoh seorang humas dituntut memiliki kemampuan seperti berkomunikasi, mengorganisir, bergaul, berelasi, dan berkepribadian yang kuat. Selain itu juga harus memiliki ketrampilan yang tinggi dalam bidang penguasaan teknologi informasi untuk menunjang tuntutan pekerjaanya. Dari kemampuan dan ketrampilan tersebut dapat dikatakan bahwa seorang praktisi humas adalah seorang yang profesional jika mampu menjalankannya sesuai kode etik yang telah ditetapkan.

Dizaman yang serba modern seperti sekarang ini serta tantangan masa depan yang semakin besar, yang ditandai dengan munculnya kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat dan berekspresi, terlebih dalam bidang teknologi dan informasi seorang praktisi humas dalam melaksanakan peran dan aktivitasnya tidak boleh lepas dari kode etik yang dimilikinya. Karena kode etik itulah yang menjadi standart moral yang harus dipengang oleh para praktisi humas agar dirinya tetap hidup. Kesadaran memegang teguh kode etik berpengaruh terhadap posisi dirinya dimata masyarakat. Ia juga dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab dan setiap kemampuan dan ketrampilan yang dimilikinya dapat diolah dengan baik untuk menciptakan konsep kerja yang baik terhadap perusahaan yang diwakilinya, masyarakat dan lebih besar lagi dampaknya adalah bagi dirinya sendiri.

F.     Dampak Tidak Dijalankannya Kode Etik Humas

Kode etik humas merupakan acuan dari setiap kebijakan yang diambil praktisi humas dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Seorang humas profesional akan bekerja dengan penuh kesadaran terhadap kode etik yang dimiliki, maka ia akan bekerja sesuai dengan kemampuan terbaik dan memperhatikan semua pekerjaannya agar sesuai dengan kode etik.

Dampak dari tidak dijalankannya kode etik humas berpengaruh terhadap praktisi humas sendiri maupun perusahaan.

Menurut Dimock dan Koenig (1987) , pada umumnya tugas- tugas dari pihak humas instansi atau lembaga pemerintah haruslah di jalankan sesuai dengan etika yang ada, yaitu sebagai berikut :

1.     Upaya memberikan penerangan atau informasi kepada masyarakat tentang pelayanan masyarakat, kebijakan serta tujuan yang akan dicapai oleh pemerintah dalam melaksanakan program kerja tersebut.

2.     Mampu untuk menanamkan keyakinan dan kepercayaan serta mengajak masyarakat dalam partisipasinya atau ikut serta pelaksanaan program pembangunan di berbagai bidang sosial, budaya, ekonomi, politik serta menjaga stabilitas dan keamanan nasional.

3.     Kejujuran dalam pelayanan dan pengapdian dari aparatur pemerintah yang bersangkutan perlu dipelihara atau dipertahankan dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya masing-masing.[5]

Bagi praktisi humas yang bekerja tidak sesuai kode etik akan mendapatkan penilaian negatif dari rekan sejawat, yang terparah adalah penurunan pangkat atau bahkan dikeluarkan dari tempat kerjanya.

Bagi perusahaan yang tidak menjalankan kode etiknya maka akan mendapatkan citra negatif di masyarakat, dan apabila citra ini berkembang maka akan sangat mempengaruhi kinerja perusahaan.

Kode etik memang tidak ada sanksinya, dan yang berhak  menyatakan apakah ia melanggar kode etik atau tidak adalah asosiasi profesi itu sendiri. Tidak ada satu pihak pun di luar asosiasi profesinya yang akan berhak menjatuhkan sanksi ihwal pelanggaran kode etik ini.[6]

G.    Contoh Kode Etik Humas (diambil dari perhumas.ord.id)

KODE ETIK PROFESI

PERHUMAS INDONESIA

Dijiwai oleh Pancasila maupun UUD 1945 sebagai landasan tata kehidupan nasional; Diilhami oleh Piagam PBB sebagai landasan tata kehidupan internasional; Dilandasi oleh Deklarasi Asean (8 Agustus 1967) sebagai pemersatu bangsa-bangsa Asia Tenggara; dan dipedomi oleh cita-cita, keinginan dan tekad untuk mengamalkan sikap dan perilaku kehumasan secara professional; kami para anggota Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia – PERHUMAS INDONESIA sepakat untuk mematuhi Kode Etik Kehumasan Indonesia, dan bila terdapat bukti-bukti diantara kami dalam menjalankan profesi kehumasan ternyata ada yang melanggarnya, maka hal itu sudah tentu mengakibatkan diberlakukannya tindak organisasi terhadap pelanggarnya.

Pasal 1

KOMITMEN PRIBADI

Anggota PERHUMAS harus :

1. Memiliki dan menerapkan standar moral serta reputasi setinggi mungkin dalam menjalankan profesi kehumasan
2. Berperan secara nyata dan sungguh-sungguh dalam upaya memasyarakatan kepentingan Indonesia
3. Menumbuhkan dan mengembangkan hubungan antar warga Negara Indonesia yang serasi daln selaras demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal II

PERILAKU TERHADAP KLIEN ATAU ATASAN

Anggota PERHUMAS INDONESIA harus:

1. Berlaku jujur dalam berhubungan dengan klien atau atasan
2. Tidak mewakili dua atau beberapa kepentingan yang berbeda atau yang bersaing tanpa persetujuan semua pihak yang terkait
3. Menjamin rahasia serta kepercayaan yang diberikan oleh klien atau atasan, maupun yang pernah diberikan oleh mantan klien atau mantan atasan
4. Tidak melakukan tindak atau mengeluarkan ucapan yang cenderung merendahkan martabat, klien atau atasan, maupun mantan klien atau mantan atasan
5. Dalam memberi jasa-jasa kepada klien atau atasan, tidak akan menerima pembayaran, komisi atau imbalan dari pihak manapun selain dari klien atau atasannya yang telah memperoleh kejelasan lengkap
6. Tidak akan menyerahkan kepada calon klien atau calon atasan bahwa pembayaran atau imbalan jasa-jasanyaharus didasarkan kepada hasil-hasil tertentu, atau tidak akan menyetujui perjanjian apapun yang mengarah kepada hal yang serupa 

Pasal III

PERILAKU TERHADAP MASYARAKAT DAN MEDIA MASSA

Anggota PERHUMAS INDONESIA harus:

1. Menjalankan kegiatan profesi kehumasan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat serta harga diri anggota masyarakat
2. Tidak melibatkan diri dalam tindak memanipulasi intergritas sarana maupun jalur komunikasi massa
3. Tidak menyebarluaskan informasi yang tidak benar atau yang menyesatkan sehingga dapat menodai profesi kehumasan
4. Senantiasa membantu untuk kepentingan Indonesia

Pasal IV

PERILAKU TERHADAP SEJAWAT

Praktisi Kehumasan Indonesia harus:

1. Tidak dengan sengaja merusak dan mencemarkan reputasi atau tindak professional sejawatnya. Namun bila ada sejawat bersalah karena melakukan tindakan yang tidak etis, yang melanggar hukum, atau yang tidak jujur, termasuk melanggar Kode Etik Kehumasan Indonesia, maka bukti-bukti wajib disampaikan kepada Dewan Kehormatan PERHUMAS INDONESIA
2. Tidak menawarkan diri atau mendesak klien atau atasan untuk menggantikan kedudukan sejawatnya
3. Membantu dan berkerja sama dengan sejawat di seluruh Indonesia untuk menjunjung tinggi dan mematuhi Kode Etik Kehumasan ini. [7]

H.    Praktisi Public Relations Profesional

Public Relations adalah profesi yang menuntut intregritas antara pengetahuan (expertise), keahlian (skill), dan etika profesi (ethics). Seseorang praktisi public relations dituntut mempunyai 3B (beauty,brain dan behavior). Tidak hanya cantik, ganteng dan penampilan menarik (beauty), tetapi juga harus berwawasan luas dan skillful (brain/expertise), dan berperilaku baik (behavior/ethics).[8]

Selain itu public relation di tuntut mempunyai kemampuan dalam praktik komunikasi organisasi, manajemen krisis dan manajemne isu, dan riset. Pengetahuan tentang komunikasi organisasi yang baik diperlukan karena kegiatan public relations berada dalam lingkup organisasi.

Seorang public relations juga perlu bekal keahlian dalam manajemen krisis dan isu. Setiap perusahaan pasti mengalami krisis dan isu dalam hidupnya. Kritis dapat berasal dari internal ataupun eksternal perusahaan. Krisis yang dikelola dengan baik akan menjadi awal peningkatan citra perusahaan menuju kondisi yang lebih baik. Namun krisis yang tidak dikelola dengan baik akan membuat citra perusahaan jatuh.

Pengetahuan tentang riset perlu dikuasasi, mengingat pekerjaan public relations adalah “ based on facts” (berdasarkan fakta-fakta). Fakta diperlukan berdasarkan keputusan yang diambil. Pada akhirnya segala aktivitas public relations bermuara pada terjalinya “harmonisasi” dalam operasional sehari-hari organisasi.

---

[1] Suranto Aw, Komunikasi Interpersonal, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm 125

[2] Scott M, Cutlip.Allen H, Center. Glen M, Broom, Effective Public Relation,  Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm 163

[3] Dan Lattimore.Otis Baskin.Suzette T,Heiman.Elizabeth L,Toth, Public Relation Profesi dan Praktik, Salemba Humanika, Jakarta, 2010 , hlm. 87

[4] Keith Butterick, Pengantar Public Relations Teori dan Praktik, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 89

[5] Rosady Ruslan, SH, MM, Manjemen Public Relations & Media Komunikasi Konsepsi dan Aplikasi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 342

[6] Drs. Aceng Abdullah, kiat berhubungan dengan media massa, PT, Remaja Rosdakarya, Bandung 2004, hlm 106

[7] www.perhumas.ord.id

[8] Rachmat Kriyantono, Ph.D, Public Relations Writing Teknik Produksi Media Public Relation dan Publisitas Corporate,  Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm 34

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Etika dalam industri kehumasan sangatlah penting.dengan adanya etika dalam humas menjadikan kontrol bagi pribadi humas maupun bagi industri kehumasan itu sendiri. Tanpa adanya etika seorang humas akan bertindak semaunya sendiri, bertingkah laku sesuai keinginannya sendiri.tanpa adanya aturan yang membatasinya.tanpa adanya etika profesi dalam industri kehumasan akan banyak kecurangan-kecurangan yang dilakukan, akan banyak kebohongan-kebohongan yang diciptakan untuk menutupi kesalahan perusahaan atau organisasi. Selain itu etika juga dapat berperan untuk mengukur dan melihat profesionalisme yang di miliki pribadi humas,karena etika dalam sebuah profesi berkaitan pula dengan profesionalitas dari profesi itu sendiri. dapat mengimplementasikan etika dan etiket dalam setiap langkah dan setiap kegiatan humas.

Oleh karena itu dalam industri kehumasan sikap atau etika yang baik,wajib dimiliki oleh seorang humas. Maka bagi seseorang dalam industri kehumasan sangatlah penting unuk memiliki pemahaman mengenai etika karena menyangkut penampilan (profile) dalam rangka menciptakan & membina citra (image) organisasi yang diwakilinya.karena industri humas meliputi pengertian dan menuju kepada kemauan baik dan reputasi, yang tergantung kepada kepercayaan. maka berlaku jujur adalah jalan yang terbaik, karena hubungan masyarakat tidak akan berjalan tanpa adanya kepercayaan. Selain itu pula etika dapat berperan dalam pembuktian profesionalitas yang dimiliki oleh pribadi humas itu sendiri

DAFTAR PUSTAKA

[1] Suranto Aw, Komunikasi interpersonal, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm 125

2 Scott M, Cutlip.Allen H, Center. Glen M, Broom, Effective Public Relation,  Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm 163

3 Dan Lattimore.Otis Baskin.Suzette T,Heiman.Elizabeth L,Toth, Public Relation Profesi dan Praktik, Salemba Humanika, Jakarta, 2010 , hlm. 87

4 Keith Butterick, pengantar public relations teori dan praktik, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 89

5 Rosady Ruslan, SH, MM, Manjemen Public Relations & media Komunikasi konsepsi dan aplikasi, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 342

6 Drs. Aceng Abdullah, kiat berhubungan dengan media massa, PT, Remaja Rosdakarya, Bandung 2004, hlm 106

7 www.perhumas.ord.id

8 Rachmat Kriyantono, Ph.D, Public Relations Writing teknik produksi media public relation dan publisitas corporate,  kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm 34

Gibson dan Michel (1945:449)

Biggs dan Blocher (1986:10)

LAMPIRAN

        

      (Gambar 0.1)

    (Gambar 0.2)   

   (Gambar 0.3)

       (Gambar 0.4) 

(Gambar 0.5)       

      (Gambar 0.6)

           

       (Gambar 0.7)

     

                                                                   

                     

                                                              

Read More